Komitmen pemerintah RI terhadap kemajuan bidang pendidikan sudah tidak bias diragukan. Salah satu komitmen tersebut adalah perbaikan sarana-prasarana pendidikan terutama di tingkat dasar menggunakan alokasi khusus atau DAK. Bermilyar-milyar rupiah tiap tahun dikeluarkan baik untuk pembangunan maupun pengadaan buku-buku referensi didik.

Untuk tahun 2009 ini memiliki beberapa hal berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Misalnya dana berupa bantuan pengadaan buku pelajaran untuk sementara dihentikan menyusul banyak kasus penyelewengan yang terungkap di lapangan (berapa saja Bupati masuk penjara karena tersangkut kasus ini). Sisi lain waktu pelaksanaan yang bertepatan tahun Pemilu, (Pemerintah yang baru bekerja mulai Oktober 2009) sehingga  walau sudah dicoba diantisipasi tetapi efek keterlambatan di beberapa daerah masih terasa.

Dalam hal ini kami bukan ingin menyoroti apa-apa yang sudah menjadi kebijakan atau keputusan pemerintah pusat, tetapi hanya mencoba menyimpulkan dari apa yang terjadi di lapangan, sehingga untuk tahun berikutnya semoga penyempurnaan dapat lebih dilakukan.

Kalau tidak dilakukan maka “kerawanan-kerawanan” tersebut akan dimanfaatkan terus-menerus oleh pihak-pihak yang ingin mencari untung sesaat, padahal era “Anti Korupsi” saat ini sangat menistakan hal-hal tersebut!

Mengapa disebut kerawanan-kerawanan? Hal-hal tersebut dikarenakan lebih karena “ketidaksengajaan” peraturan-peraturan baik teknis dan pelaksanaan yang membuat peluang-peluang penyelewengan mungkin terjadi. Hal ini diperparah dengan pelaksanaan di lapangan yang beragam dan berbeda-beda. Paparan-paparan ini dibuat berdasarkan hasil investigasi di lapangan Targetnews bekerjasama dengan LSM KOMPAK Jawa Tengah yang khusus 3 bulan terakhir telah melakukan monitoring proyek-proyek DAK pendidikan tahun 2009.

Dalam pengamatan proyek-proyek DAK 2009 di 4 Kabupaten berbeda di Jawa tengah bagian selatan sebagai sampel yaitu Kabupaten Boyolali, Karanganyar, Purwodadi dan Sragen dapat disimpulkan beberapa potensi kerawanan dan bahkan “keganjilan-keganjilan”. Coba kita kupas satu persatu.

Kerawanan Sistemik

Kerawanan sistemik bisa disimpulkan adalah kerawanan yang terpacu karena sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan proyek yang ada di lapangan kurang disiapkan dan diorganisir dengan baik (not quite well prepared and well organizes).

Prosedurnya yang didapat dilapangan adalah memang sekolah dalam hal ini SD mengajukan proposal bantuan apakah untuk rehab kelas ataupun RKB (Ruang kelas Baru) diusulkan ke UPTD masing-masing kecamatan. Dari UPTD dibawa ke Dinas pendidikan untuk dikaji mana yang layak dan akhirnya mana yang akan mendapat.

Dinas akan membentuk tim sendiri untuk verifikasi usulan proyek di lapangan (biasanya dengan dinas terkait seperti PU atau subdinas Cipta Karya). Hasil verifikasi tersebut yang nanti akan menentukan Rencana Anggaran (RAB), kelengkapan-kelengkapan administrasi dan teknis serta besar dana yang dibutuhkan masing-masing sekolah penerima.

Ketika penentuan sekolah-sekolah dan alokasi anggarannya sudah diplot, maka kepala sekolah sebagai pengguna anggaran dikumpulkan dan diberi penjelasan dan pengetahuan yang cukup agar pelaksanaan di lapangan berjalan dengan lancar. Dalam hal ini pengawasan pelaksanaan juga tetap dilakukan dinas pendidikan dengan melibatkan dinas terkait seperti hal verifikasi usulan terdahulu.

Tetapi dari sinilah “kerawanan” mulai terjadi :

Pertama karena sistem pelaksanaan di lapangan langsung kepala sekolah yang “dipasrahkan” menjadi kuasa pengguna anggaran, padahal notabene banyak diantara mereka punya pengetahuan minim tentang administrasi proyek pembangunan maka banyak terjadi kerancuan.

Di beberapa tempat diperparah waktu pelaksanaan proyek yang sangat singkat terutama dalam hal persiapan dan pengusulan pekerjaan.

Beberapa Kabupaten mensikapi dengan “menseragamkan” RAB sesuai dana yang diterimakan masing-masing sekolah. Sebagai contoh misalnya untuk Dana Rp. 60 juta (1 ruang kelas) ataupun Rp. 120 juta (2 ruang kelas) diseragamkan RAB resminya baik dari segi item maupun volumenya…busyett!

Akibatnya jelas, membuka kesempatan kekhilafan terutama untuk proyek-proyek yang hanya melakukan rehab kelas belaka dan bukan pembuatan RKB, tidak melaporkan bahan-bahan lama yang kembali dipasang, mengecilkan volume pekerjaan dan segala macamnya.

Semua coba diselesaikan dengan nota, padahal bagaimana gampangnya terjadi penyalahgunaan nota jika kita tidak memverifikasi ulang volume pelaksanaan proyek yang terpasang sesungguhnya!

Kedua adalah kerancuan tersebut juga secara tidak langsung disulut karena pelibatan unsur masyarakat sekitar sebagai pengusul, pelaksana dan pengawas melalui Komite sekolah.

Ini membuat satu kerawanan baru terutama jika sosok kepala sekolah kurang tegas dalam menyimpulkan semua masukan yang ada.

Sebagai contoh di beberapa sekolah yang diamati pada tahap awal usulan sekolah dan komite misalnya hanya rehab 1 ruang kelas saja. Tetapi ketika usulan diterima maka sebagian masyarakat mendesak dilakukan rehab di 2 kelas lainnya. Jika masing-masing bias bermusyawarah bagaimana mencari dana untuk 2 kelas lainnya tersebut sebelum ikut-ikutan dibongkar masih bagus. Tapi kalau tidak bayangkan pusingnya kepala sekolah dan komite menyelesaikan pekerjaan yang ada!

Contoh lain adalah tarik ulur unsur masyarakat mengenai siapa-siapa yang terlibat atau tidak terlibat dalam pembangunan tersebut. Walau secara tegas diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan DAK agar tidak “diborongkan” tapi kenyataan di lapangan hal tersebut “dibawah tangan” masih tetap terjadi karena tarik-menarik kepentingan diatas.

Ketiga adalah kerancuan yang disebabkan keterbatasan pengawasan oleh dinas terkait. Seperti diketahui dalam hal DAK Pendidikan ini maka Dinas Pendidikan melibatkan SKPD yang kompeten misalnya Dinas Pekerjaan Umum atau Sub Dinas Cipta Karya yang berada dibawahnya (hanya di Kabupaten Purwodadi, karena Cipta Karya merupakan SKPD tersendiri).

Karena kesibukan mereka maka dapat diduga dari awal mereka tidak dapatlah secara penuh melakukan pendampingan baik dalam perencanaan dan pengawasan pelaksanaan  proyek. Pekerjaan proyek-proyek mereka sendiri dan juga pendampingan terhadap proyek-proyek di SKPD yang lain saja sudah seabreg-abreg, padahal proyek DAK melibatkan begitu banyak sekolah dengan tempat yang terbentang luas!

Di beberapa daerah seperti Kabupaten Sragen dan Karanganyar mengingat jumlah lokasi yang disetujui sangat banyak (Sragen sekitar 180an sementara Karanganyar sekitar 200 lokasi) maka diambil kebijakan melibatkan konsultan teknis tersendiri dalam pendampingan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan.

Tapi ini bukan berarti masalah jadi berakhir jika produk-produk teknis pendampingannya seragam belaka atau copy paste sana-sini tanpa survey spesifik yang jelas. Di beberapa tempat dari monitoring yang dilakukan malah terkesan adanya “volume dan item titipan” yang sebenarnya tidak dikerjakan !

Kerawanan dalam Pelaksanaan di Lapangan

Kerawanan pelaksanan dimaksud adalah yang dipacu karena peluang-peluang yang dipicu oleh bentuk pengawasan yang  longgar.

Pertama memang disatu segi kepala sekolah lebih dilibatkan dalam pelaksanaan. Tetapi sifat kesejatiannya sebagai pengawas jalannya pendidikan bukan sebagai pengawas proyek. Tanpa pendampingan yang kuat dari unsur masyarakat melalui komite sekolah mustahil proyek berjalan dan berhasil baik. Mungkin saja waktu pelaksanaan baik tapi kualitasnya buruk mungkin juga kualitasnya baik tapi proyek terlambat atau mungkin juga lebih buruk… hasilnya jelek dan tidak selesai.

Seperti telah disebut diatas tadi pelibatan unsur masyarakat di satu segi meminimalkan potensi konflik akibat ketidak puasan hasil pekerjaan. Tapi disegi lain bias meningkatkan potensi tarik-ulur antar kepentingan unsure masyarakat itu sendiri.

Hal seperti ini sendiri sedikit banyak terungkap dari wawancara dengan Kadinas Pendidikan kabupaten Grobogan menyoroti masalah DAK 2009 ini. Kadinas Sugiyanto mengungkapkan bagaimana dirinya dalam satu pengarahan khusus DAK 2009 sampai mewanti-wanti kepada kepala sekolah dan komitenya agar jangan memaksakan diri dalam pelaksanaan proyek tersebut. “Janganlah sampai karena kita dibantu rehab 1 lokal kelas sehingga kita karena desakan masyarakat jadi bernafsu juga merehab beberapa lokal kelas yang lain padahal waktu pelaksanaan dan dana yang ada sangat terbatas,” lanjutnya. Hal ini membayangkan sangat rawannya konflik kepentingan jika diberi celah terjadi.

Kedua tanpa monitoring yang cukup ditambah kualitas monitoring yang terkesan seadanya akan sangat-sangat memicu terjadinya penyimpangan-penyimpanga pelaksanaan di lapangan. Penyimpangan terjadi baik secara fisik pelaksanaan, waktu pelaksanaan apalagi administrasinya.

Belum lagi ditambah sistem pencairan dana bantuan yang menggunakan sistem termin. Para kepala sekolah beserta jajarannya harus secara keras belajar cara pelaksanaan pekerjaan, kendali mutu, kendali waktu dan kendali budgeting. Tanpa dilakukan pendampingan, workshop, penyuluhan atau apapun namanya yang cukup mustahil hasil yang memuaskan tercipta.

Sementara lokasi pekerjaan yang sangat menyebar dan beragam di segi lain sangatlah memberatkan tim yang melaksanakan pendampingan jika tidak dilakukan pembagian dan koordinasi yang efektif. Pelibatan UPTD kecamatan di satu segi meringankan beban ini tetapi juga percuma jika mereka juga tidak dibekali sedikit pengetahuan teknis yang relevan.

Ketiga dan ini yang juga ikut meresahkan. Adanya proyek-proyek DAK dengan pelibatan masyarakat yang lebih luas seperti sekarang ini memancing hadirnya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Tidak mengada-ngada bahkan Bupati Karanganyar dan Boyolali sampai mengeluhkan hal tersebut. Memang unsur-unsur diperlukan untuk menjadi mekanisme control pelaksanaan. Tetapi jika digunakan untuk “memeras”, yang terjadi malah makin memperparah keadaan.

Sekarang menjadi pemandangan umum bahwa kepala sekolah terkesan takut menghadapi pihak-pihak yang ingin mengkritisi pelaksanaan proyek pembanguan di sekolahnya terlebih jika mendapat bantuan DAK. Jika yang dihadapi memang terkesan “mencari-cari” ya tidak menjadi masalah. Tetapi lain jadinya jika pihak yang dihadapi benar-benar ingin mengkritisi dalam rangka perbaikan ke depan.

Dalam hal ini memang harus menjadi perhatian dari semua pihak yang terlibat dalam DAK pendidikan 2009 untuk menilai pihak mana yang memang betul-betul berkeinginan mengkritisi dengan pihak yang hanya mencari-cari tersebut! Tanpa perhatian dan kejelian yang pas bahkan sampai terkesan “digebyah uyah” maka akan menjadi kontra produktif ujungnya.

Bagaimanapun unsur masyarakat adalah ujung tombak dalam menilai sebuah langkah kebijakan pemerintah dari pusat sampai daerah, karena setiapa kebijakan tersebut pasti melibatkan uang rakyat itu sendiri!

Kesimpulan

Pelaksanaan DAK Pendidikan 2009 seperti dipantau di beberapa kabupaten telah mengalami kemajuan yang cukup baik. Tapi bukan berarti dalam hal pelaksanaan di lapangan bebas dari kritisi karena masih menyisakan kerawanan-kerawanan yang harus diperbaiki.

Kedepan diharap semoga sumber-sumber kerawanan tersebut bias dievaluasi untuk dipersempit peluang munculnya. Pelajaran-pelajaran dari DAK tahun-tahun sebelumnya walau pahit (meminta korban banyak bupati dan walikota se-Indonesia) janganlah menambah korban dengan diseretnya banyak kepala sekolah se-Indonesia pula di tahun 2009 ini.

(TargetNews On-Line bekerjasama dengan elemen LSM KOMPAK Jateng)

Grobogan, Targetnews

Tahun 2009 ini kabupaten Grobogan seperti tahun sebelumnya menerima kembali Dana bantuan dari Pemerintah pusat. Dana bantuan tersebut berbentuk PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan..Red). Dana yang diturunkan adalah Rp. 3,9 M yaitu naik sekitar Rp. 400 juta dari tahun sebelumnya yang Rp. 3,5 M.

Dana bantuan tersebut diterima di 32 desa di 9 kecamatan di kabupaten Grobogan (desa terlampir di bawah). Besarnya bervariatif tetapi berkisar lebih dari Rp. 100 juta per desanya.

Dana bantuan PUAP dijelaskan oleh Ir. Moh. Sumarsono, MSi sebagai Kadinas Pertanian dan Tanaman Hortikultura Grobogan adalah bantuan hibah dari pemerintah pusat kepada Gapoktan (Gabungan kelompok Tani) di desa. Jadi secara spesifik merupakan salah satu Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang ditujukan untuk memperkuat ketahanan ekonomi para petani dalam mengusahakan bisnis pertaniannya.

Diharapkan dana bantuan tersebut digunakan Kelompok tani sebagai dana abadi yang nantinya dimanfaatkan dalam modal pengembangan usaha masing-masing pertanian di wilayah masing-masing. Kegiatan yang bisa disetujui menggunakan dana ini adalah baik pengembangan usaha On Farm yaitu budidaya langsung pertanian ataupun Off Farm yaitu diluar budidaya seperti industri pengolahan hasil pertanian atau pasca panen.

“Tentunya proposal penggunaan dana tersebut harus dituangkan dalam RUA, RUK dan RUB kelompok tani. RUA adalah Rencana Usaha Anggota, RUK adalah Rencana Usaha Kelompok sedangkan RUB adalah Rencana Usaha Bersama,” kata Sumarsono.

Ketika ditanya Targetnews mengenai hasil evaluasi pelaksanaan di lapangan untuk tahun sebelumnya, Sumarsono mengatakan cukup memuaskan dan rata-rata Gapoktan cukup berkembang. “Kalau ada satu-dua kurang pun tetapi secara keseluruhan Gapoktan cukup bisa mampu mengembangkan dirinya. Apalagi dalam tataran pelaksanaan Dinas Pertanian juga ikut mengadakan penyuluhan dan pengawasan,” jawab Sumarsono.

Demikian di bawah ini daftar Gapoktan desa penerima Dana bantuan PUAP 2009 :

1. Kec. Geyer (3 desa)                     : Rambat,Suru,Kalangbancar

2. Kec. Brati (3 desa)                       : Temon,Katekan,Lemahputih

3. Kec. Grobogan(3 desa)              : Grobogan,Getasrejo,Lebengjumuk

4. Kec. Cubug (4 desa)                    : Papanrejo,Ringinharjo,Rowosari,Kemiri

5. Kec. Karangrayung( 3 desa)    : Termas,Mojoagung,Rawoh

6. Kec. Kedungjati (5 desa)           : Wates,Karanglangu, Kalimoro,Panimbo,Ngombak

7. Kec. Ngaringan (4 desa)            : Sumberagung,Bandungsari,Sarirejo,Ngaringan

8. Kec. Penawangan (4 desa)        : Curut,Winong,Ngeluk,Tunggu

9. Kec. Tegowanu (3 desa)             : Sukorejo,Gaji,Curug

Grobogan, TargetNews

Bertempat di halaman Markas Polisi Resort (Mapolres)0 Grobogan di Purwodadi telah dilakukan Serah terima Jabatan Kapolres Grobogan. Pukul 10.00 WIB, Kapolres lama AKBP Drs. Isnaeni Ujiarto digantikan Kapolres baru AKBP Drs. Eko Wahyudi Krisgiono, SIK.

Seperti diketahui sebelumnya Kapolres lama Isnaeni Ujiarto cukup berprestasi membongkar jaringan pupuk seperti di daerah Brati. isnaeni sendiri seperti ditulis di targetNews (Januari 30, 2009) baru menjabat di Grobogan menggantikan F. Kalelembang.

Semoga Kapolres baru bisa meneruskan langkah-langkah Kapolres lama yang baik dan kapolres lama dapat juga maju di penempatan baru.

(Tim)

Solo Raya, TargetNews

Dari hasil audiensi kami dengan Ketua HISPI Surakarta, Joko Sutrisno :

“Banyak kursus di Solo raya ini yang menyelenggarakan pendidikan non formal. Namun tidak semua lembaga kursus tersebut mempunyai ijin.

Pada akhir bulan ini HIPKI se Solo Raya beserta Kabid PLS akan menertibkannya. Karena apabila tak berijin menurut UU Sisdiknas ancaman hukuman 5^th penjara.

Yang berijinpun hanya beberapa lembaga yang terakreditasi diantaranya ; Istibank, Alfabank, Solocom, IMKA dan Dian Nusantara.

Jenis sertifikat itu sendiri ada tiga:

1. Local.

2. Nasional.

3. Internasional

Bagi yang tak terakreditasi tidak diperbolehkan mengeluarkan sertifikat local lembaga baik itu serifikat Komputer , TOEFl, Akuntansi dll.”

Demikian penjelasan Ketua HISPI Surakarta

(Tim).

Ratusan Karyawan Pabrik Markoni di Mojosongo (Kampung Genengan Jl. Letjend Sutoyo) melakukan mogok kerja menuntut kenaikan upah sesuai UMR serta upah lembur yang layak. juga jaminan tindakan tidak semena-mena antara bos dan karyawan di Perusahaan yang tidak tercantum papan nama Pabrik yang jelas tersebut.

Karena hilang kesabaran atas akumulasi permasalahan ketenagakerjaan Pabrik yang menempati wilayah pemukiman di sebelah timur Intheos Mojosongo tersebut, akhirnya demo tak tertahankan lagi. Menurut Suji, salah satu karyawan pabrik tersebut merasa kesal, karena gaji yang dibayarkan setiap 2 mingguan juga sering dipotong dan bahkan dalam 1 bulan mereka hanya menerima sekitar 500 ribuan. Hal ini jauh dari nilai UMR yang ditetapkan. Mereka juga mempertanyakan jaminan kesejahteraan serta upah lembur yang lebih layak. Selain perlakuan Pimpinan yang lain yang dinilai mereka semena-mena. (Tim)

Posted in Berita Utama ]]> http://korantarget.wordpress.com/2009/10/22/demo-buruh-markoni/feed/ 0 korantarget Buruh berkerumun di seberang Pabrik http://korantarget.wordpress.com/2009/10/22/daftar-susunan-kabinet-indonesia-bersatu-ii-2009-20014/ http://korantarget.wordpress.com/2009/10/22/daftar-susunan-kabinet-indonesia-bersatu-ii-2009-20014/#comments Thu, 22 Oct 2009 04:55:37 +0000 korantarget http://korantarget.wordpress.com/?p=798 ]]>

Inilah susunan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II yang diumumkan Presiden SBY Rabu malam (21/10) jam 22.00 WIB. Adapun pelantikan dan pengambilan sumpah dilaksanakan esok harinya, Kamis (22/10) bertempat di Istana Negara Jakarta sekitar pukul 13.30 WIB. Adapun susnan adalah sebagai berikut :

1. Menko Politik, Hukum, dan Keamanan: Marsekal TNI Purn Djoko Suyanto
2. Menko Perekonomian: Hatta Rajasa
3. Menko Kesra: Agung Laksono
4. Menteri Sekretaris Negara: Sudi Silalahi
5. Menteri Dalam Negeri: Gamawan Fauzi
6. Menteri Luar Negeri: Marty Natalegawa
7. Menteri Pertahanan: Purnomo Yusgiantoro
8. Menteri Hukum dan HAM: Patrialis Akbar
9. Menteri Keuangan: Sri Mulyani
10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Darwin Zahedy Saleh
11. Menteri Perindustrian: MS Hidayat
12. Menteri Perdagangan: Mari Elka Pangestu
13. Menteri Pertanian: Suswono
14. Menteri Kehutanan: Zulkifli Hasan
15. Menteri Perhubungan: Freddy Numberi
16. Menteri Kelautan dan Perikanan: Fadel Muhammad
17. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Muhaimin Iskandar
18. Menteri Pekerjaan Umum: Djoko Kirmanto
19. Menteri Kesehatan: Endang Rahayu Sedyaningsih
20. Menteri Pendidikan Nasional: M Nuh
21. Menteri Sosial: Salim Assegaf Aljufrie
22. Menteri Agama: Suryadharma Ali
23. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata: Jero Wacik
24. Menteri Komunikasi dan Informatika: Tifatul Sembiring
25. Menneg Riset dan Teknologi: Suharna Surapranata
26. Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM: Syarifudin Hasan
27. Menneg Lingkungan Hidup: Gusti Moh Hatta
28. Menneg Pemb. Perempuan & Perlindungan Anak: Linda A. Gumelar
29. Menneg Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: EE Mangindaan
29. Menneg Pembangunan Daerah Tertinggal: Helmy Faisal Zaini
31. Menneg PPN/Kepala Bappenas: Armida Alisjahbana
32. Menneg BUMN: Mustafa Abubakar
33. Menneg Perumahan Rakyat: Suharso Manoarfa
34. Menneg Pemuda dan Olahraga: Andi Mallarangeng

Pejabat Negara:
1. Ketua Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan: Kuntoro Mangkusubroto
2. Kepala BIN (Badan Intelijen Negara): Jenderal Pol Purn Sutanto
3. Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal): Gita Wirjawan

Solo, TargetNews

Pengesahan dari Gubernur Jawa Tengah (Jateng)sudah didapat. Sebanyak tiga Pimpinan DPRD Kota Solo dilantik secara resmi oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Solo H Saparudin Hasibuan SH MH dalam Sidang Paripurna Istimewa, Selasa (20/10), di Graha Paripurna DPRD Solo.

Ketiga Pimpinan DPRD Solo adalah : YF Soekasno sebagai Ketua DPRD Solo dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Supriyanto sebagai Wakil Ketua I DPRD Solo dari Fraksi Partai Demokrat (FPD) dan Muhammad Rodhi sebagai Wakil Ketua II DPRD Solo dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Solo.
Sebelum proses pelantikan dimulai, Sekretariat Dewan (Setwan) sempat menayangkan cuplikan pesan-pesan dari masyarakat tentang harapan kepada para wakil rakyatnya dalam film berdurasi 13 menit.

Harapan dan mengingatkan kembali janji-janji saat kampanye disampaikan masyarakat dalam film pendek yang diproduseri oleh Sekretaris DPRD Solo Tri Puguh Priyadi.

Upaya mengingatkan kembali kontrak politik itu disampaikan langsung Ketua KAMMI Daerah Solo Samsul Bahri secara langsung kepada Ketua DPRD Solo YF Soekasno seusai pelantikan.

“Setidaknya ada enam kontrak politik yang ditandatangi sejumlah anggota Dewan dari berbagai partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Keenam kontrak politik itu :
menyangkut kebijakan APBD yang prorakyat, optimalisasi fungsi legislatif , pemberantasan korupsi, pengesahan Perda Antimiras, aktif sebagai wakil rakyat dan siap mundur jika terbukti terlibat praktik KKN,” ujarnya.

(dari beberapa sumber)

Grobogan Target News

Meskipun kab.Grobogan termasuk daerah agraris, dimana sebagian besar penduduknya bercocok tanam akan tetapi dibeberapa tempat masih bisa dijumpai industri baik yang bersekala besar maupun kecil. Misal seperti halnya di kecamatan Tawangharjo tepatnya di desa Selo. Disana akan kita jumpai industri mukena yang cukup menarik dan unik.Meskipun industri ini termasuk industri rumah tangga (home industry ) akan tetapi dari jumlah produksinya cukup banyak bahkan mampu menembus pasar luar kab. Grobogan.

Kalau mau melihat proses produksi industri mukena sebenarnya tidak begitu jauh. Dari kota Purwodadi ke timur arah Blora, kira – kira kilometer 10 ada perempatan ke makam Ki Ageng Selo. Kebetulan tempat industri mukena satu desa dengan makam tersebut tepatnya di RT 05 RW II desa Selo kecamatan Tawangharjo.Sedangkan cerita sejarah Ki Ageng Selo sudah banyak yang kenal lebih – lebih di Jawa Tengah.

Menurut keterangan Muhammad Ulin Luha selaku pemilik industri mukena pihaknya mulai merintis usahanya pada tahun 1992 bersama istrinya yang bernama Fathonah. Industri Mukena yang dimilikinya diberi nama An – Nabilla yang disesuaikan dengan nama anaknya yang pertama.

Pada awal menjalankan usaha Ulin Luha cukup banyak kendala yang dihadapi dari modal yang pas – pasan, tenaga, dan pangsa pasar yang semuanya perlu dihadapi dengan kesabaran dan keuletan. Berkat dukunyan dari istrinya lebih – lebih saran dari tokoh masyarakat yaitu istri Kyai Kholil dan Masruri agar usaha mukenanya tetap dijalankan ditekuni lambat laun akhirnya mulai banyak dikenal. Kebetulan kedua istri kyai tersebut memang menguasai dalam membuat mukena ( rukuh perlengkapan shalat )

Pada waktu itu Ulin Luha dalam menjalankan usahanya hanya dengan bermodal satu mesin jahit manual. Dan mula – mula hanya focus pada pembuatan kerudung saja. Lebih- lebih waktu itu pernah terjadi krisis moneter sehingga cukup berdampak pada usaha yang baru saja dirintisnya. “ Ya cukup terasa adanya krisis moneter apalagi usaha kami baru mulai.” Jelas Muh.Ulin Luha dihadapan wartawan yang datang di rumahnya. “ Akan tetapi dengan sabar dan istiqomah kendala yang ada tetap bisa dihadapi.” Imbuhnya.

Setelah krismon berlalu dan kondisi ekonomi mulai pulih Ulin Luha mencoba membeli 1 mesin bordir yang kebetulan istrinya cukup menguasai soal bordir – membordir.

Setelah memiliki mesin bordir Fathonah mencoba memadukan kreasinya bordir pada mukena yang sudah ia kuasainya. Akhirnya tercipta suatu bentuk kreasi  yang menarik dan cantik pada industri mukena An – Nabilla milik Muh Ulin Luha.

Pada perkembangannya industri kerudung dan mukena cukup baik. Ini terbukti sampai  saat ini mampu menyerap tenaga kerja sekitar 12 pekerja. Dan kebanyakan yang bekerja disana rata – rata  dari desa setempat.Adapun penggajian untuktenaga kerja menggunakan system borongan.Apalagi setelah mendapat bantuan dari Pemkab. Grobogan melalui Bapermas sebesar Rp.7.500.000,00 jumlah mesin bordir sekarang berbahbah lagi. Semula ada 5 mesin bordir sekarang menjadi 6 mesin bordir. Dengan 6 mesin bordir jumlah produksi mukena semakin bertambah banyak sehingga peluang pasar semakin terbuka. Sedangkan pangsa pasar kerudung dan mukena An – Nabilla mulai  kerkembang dengan pesat. Untuk pedagang yang mengambil kerudung dan mukena An- Nabilla cukup beragam. Disamping pedagang local seperti Purwodadi, Godong, Tegowanu, dan Karangrayung pedagang dari kota – kota besar seperti Semarang dan Kudus juga ada yang mengambinya. Untuk harga kerudung cukup beragam apalagi mukena sangat berfariasi.Ada yang berharga Rp.100.000,00 bahkan yang termurah hanya Rp.25.000,00 saja. Untuk harga tengah bisa dari Rp.75.000,00 sampai Rp. 35.000,00. Bahkan untuk mukena anak – anak cukup dengan harga Rp.15.000,00 saja sudah bagus dan cantik. Penasaran……… silahkan coba dan datang langsung. (IMS)

Grobogan, Targetnews

Seperti diungkap dalam edisi 45 lalu, bahwa SMP Negeri 1 Pulokulon telah mengalami musibah, dimana Atap dari ruang aula yang baru saja dibangun mengalami ambruk semua konstruksinya. Keruntuhan konstruksi atap tersebut diduga dikarenakan desain yang tidak sesuai peruntukannya, dimana desain awal seperti didasarkan dalam proposal diduga keras hanya merupakan pembangunan RKB tetapi begitu diterapkan di lapangan menjadi untuk ruang aula.

Tetapi Drs. Marbun sebagai Kepala sekolah bertindak cukup tanggap dan cepat. Dengan kesadaran  sendiri Kepsek membiayai pembangunan renovasi bangunan yang ambruk tersebut.

Dari sumber dan keterangan Marbun sendiri dana untuk rehab bangunan rusak tersebut langsung Dari kantung pribadinya sebagai wujud tanggung jawab kesalahan prosedur yang telah terjadi sehingga mengakibatkan ambruk tersebut.

Pada saat Target news ke lokasi bangunan yang ambruk tersebut, tepat 3 minggu setelah kejadian, rupanya kerusakan-kerusakan tersebut secara “tanggap darurat” sudah dilaksanakan. Kolom-kolom beton tiang penyangga atap sudah dicor sebagian besarnya. Sementara itu untuk mencegah terulangnya kesalahan yang sama maka semua rangka atap diganti dengan konstruksi beton seluruhnya dan tak lupa tiang-tiang kolom diperbanyak.

Saking banyaknya kolom-kolom, sehingga terkesan bahwa rencana akhir jika gedung itu selesai akan mengikuti awal perencanaan kembali yaitu RKB (ruang kelas baru..Red). Ketika ditanyakan kepada salah satu pelaksana pekerjaan yang ada disana (MT) didapat keterangan bahwa nantinya antar tiang kolom-kolom di tengah tersebut akan diberi sekat-sekat dari bahan harflex atau kalsiboard sehingga bisa untuk dibongkar pasang secara cepat.

Dilihat dari cara bekerja pelaksana pekerjaan dan hasil kerjanya sampai sejauh ini cukup baik. Progress pekerjaan sendiri sudah hampir menyelesaikan pekerjaan struktural beton seluruhnya, dimana pekerjaan konstruksi yang signifikan tinggal pemasangan gording-usuk-reng dan atap genteng saja.  Marbun sendiri sebagai Kepsek terlihat belajar banyak dari kekhilafan kemarin. Perkuatan tiang kolom dilakukan secukupnya (bahkan terkesan seperti berlebihan) per jarak maksimal 3 atau 4 meter. Tidak ada konstruksi rangka diatasnya yang dibiarkan menggantung, semuanya diikat dengan kuat dan terpadu kebawahnya melalui perantaraan kolom-kolom beton.

Sementara ketika melongok kedalam perpustakaan, Targetnews mendapatkan bahwa sebagian bahan bangunan yang belum terpakai di simpat di ruang tersebut. Dan ketika berinisiatif melakukan pengukuran dari besi yang belum terpakai tersebut, dengan asumsi bahwa bahan yang ada disana akan digunakan untuk konstruksi yang ada, (hal tersebut dibenarkan pengawas MT) maka dapat disimpulkan bahwa besi tulangan beton yang digunakan bermutu baik dan mempunyai diameter yang sesuai atruan yaitu 8 sampai 10 mm.         Dalam hal pengukuran penyelidikan ini target news juga dibantu oleh teman-teman aktifis LSM KOMPAK Jawa tengah yang kebetulan juga sedang mengadakan investigasi.

Keterangan lain dari para pekerja yang ada juga mendapatkan informasi bahwa proyek tersebut sebenrnya baru dilakukan kira-kira 3 sampai 4 minggu ini, Itupun tidak full membangun Karena hampir 4 hari pertama hanya digunakan untuk pembersihan puing-puing yang ambruk saking banyaknya.

Sekali ini kita harus acungi jempol kepada Marbun sebagai Kepala sekolah. Salut bagi dia yang bener-bener cepat tanggap serta berani mengakui kesalahanya. Apalagi jika itu diibarengi tanggung-jawab financial akibat ambruk bobolnya bangunan. Memang sekarang sangat diperlukan benar orang yang berani berbuat dan bertanggung jawab tersebut.

(AW)

Grobogan, TargetNews

Proyek pembuatan ruang Lab Lingkungan sudah berlangsung hamper 100 hari dari target progress 120 hari. Tetapi terlihat masih banyak progress pekerjaan yang belum selesai. Dari pemantauan di lapangan terlihat lebih besar kemungkinan proyek menjadi terlambat daripada bisa tepat waktu karena sisa waktu tinggal sekitar 20 hari saja.

Bagaimana tidak, pengecoran dak lantai saja belum dimulai. Boro-boro demikian, merangkai besi rangka tulangannya saja belum, baru membuat bekisting cornya didukung dengan perancah-perancah. Padahal secara nalar jika mulai pengecoran sampai suatu konstruksi beton keras dan aman dikerjakan dibawahnya perlu waktu 14 hari. 14 hari tersebut minimal 7 hari bener-bener ngannggur tidak boleh ada apapun pekerjaan di bawahnya. Jadi untuk finishing hanya tersisa kurang lebih 21 hari – 7 hari yaitu 14 hari….sangat-sangat mepet.

Padahal masih menyisakan banyak pekerjaan finishing seperti acian plesteran dinding luar dan dalam, pengecatannya, pemasangan plafon, pasangan keramik lantai, instalasi listrik dan masih seabreg yang lain.

Proyek yang dilaksanakan rekanan kontraktor pelaksana CV. Adi Sarana Utama adalah proyek DAK (Dana Alokasi Khusus) tahun anggaran 2009 di lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan. Proyek senilai Rp. 484.150.000,00 ini tanggal SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja, Red.) tertanggal 2 Juli 2009. Peruntukannya adalah untuk Laboratorium Lingkungan dengan luas bangunan total 200m2.

Perlu Evaluasi Ulang

Memang masih ada peluang untuk menyelesaikan tepat waktu. Caranya dengan evaluasi total manajemen proyek di lapangan. Beberapa pekerjaan yang bisa saling overlapping (dikerjakan serempak, red) harus dicermati dan harus bias direncanakan. Kalau tidak, kalau hanya menggunakan metode manajerial pelaksanaan biasa jelas waktu pelaksanaan tidak akan terkejar. Padahal mengerti sendiri sekarang denda keterlambatan pelaksanaan untuk semua proyek yang terlambat akan didenda dengan hitungan per hari ! Makanya perlu secepatnya koordinasi antara semua pihak terkait terutama kontraktor menyangkut hal yang sangat penting ini.

(AW)

Sokaraja, Target News.

Kompetisi sepakbola PSP Cup Desa Petir 2009 Kecamatan Kalibagor telah berjalan dengan baik dan lancar hingga pada pertandingan babak penyisian terakhir hari ke delapan pada tanggal 8 Agustus 2009 bertanding antar kesebelasan PS. PORSEGA. dari Desa Karangnanas melawan PS. PUTRA KEKAR dari desa Karang Duren yang berakhir 2-0 untuk kemenangan PS. PORSEGA.

Pertandingan berjalan cukup seru dan alot karena kemampuan seimbang berjalan saling menyerang dengan bola-bola tinggi, semprit-semprit wasit WARDOYO di bantu hakim garis Syaiful dan Sumarno, di babak pertama menit ke 20 SULIS no punggung 17, mampu merobek gawang   PS.PUTRA KEKAR dengan sundulan kepala, memanfaatkan bola umpan samping kanan yang di sodorkan aleh WASIS dengan no punggung 15, dengan unggul 1-0 anak-anak  PS. PORSEGA dibawah kapten kesebelasan HOHO, semakin merajalela untuk mengacak-acak kombinasi para pemain  PUTRA KEKAR sehingga pada menit ke 25 babak ke 2 anak-anak PORSEGA  mampu menambah Gol melalui tendangan suting jarak pendek oleh Eko dengan no punggung 10, hingga pertandingan selesai kedudukan tetap 2-0 untuk kemenangan PS.PORSEGA Desa Karangnanas.

Sportifitas para pemain sangat baik yang di lakukan PS.PORSEGA dan  PS.PUTRA KEKAR, demikian selama pertandingan 30 menit kali dua, berjalan lancar dan tidak ada pelanggaran membahayakan walaupun wasit WARDOYO dari PERSIBAS yang memimpin telah mengeluarkan dua kartu kuning, termasuk Kapten PS.PORSEGA Hoho pada babak ke 2, karena para pemain dan official sadar bahwa dalam kompetisi sepak bola PSP Cup di Desa Petir Kecamatan Kalibagor, bertujuan mencari bibit unggul serta mengolah ragakan masyarakat melalui Sepak bola yang sangat bermanfaat bagi kesehatan, juga dapat dijadikan sebagai media pembinaan sportifitas, cinta persatuan dan kesatuan, cinta tanah air nasionalisme serta dapat mengangkat nama baik bangsa dan negara.

Untuk para pemain  PS. PORSEGA. Anto, Wahyu, Yudi, Sulis, Eko, Hoho, Agus, Wasis, Niko/ Budi, Sono/ Sukir, Kus dan para pemain cadangan Deni, Sukir, Warto, Warso dan Watim dengan Oficial Diro dan Simpatisan Kadim dengan warga masyarakat Desa Karangnanas.

Anto merupakan salah satu penjaga gawang cukup baik dan diharapkan penjaga gawang masa depan lebih baik dan matang, terbukti beberapa kali menyelamatkan gawangnya dari gempuran anak-anak  PS. PUTRA KEKAR dengan jatuh bangun.

Kini official, simpatisan, kapten kesebelasan bersama dengan para pemain sedang berbenah diri untuk persiapan bagaimana sistim pembinaan selanjutnya, mengingat bakat dan potensi yang dimiliki anak-anak.

Diro dan Kadim, menghinbau agar anak-anak jangan merasa puas, tetapi harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar tidak mengecewakan penggemarnya khususnya warga masyarakat Desa Karangnanas.

Salam olah Raga. Wartawan Peliputan     Sugirwan

Purbalingga, Target News

Perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab hanya untuk mencari keuntungan pribadi kini timbul di Pemda Purbalingga dan tidak tanggung-tanggung yang dijadikan korban Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Purbalingga Ir. Setiyadi, M.Si. yang dicatut namanya dimanfaatkan oleh oknum tersebut kepada Camat dan Kepala Desa sewilayah Purbalingga, tentang janji bahwa dirinya bisa mengalokasikan proyek yang dibiayai oleh APBD/maupun APBN kepada desa tertentu dengan minta imbalan tertentu.

Untuk mencegah lajunya oknum tersebut dalam praktek dugaan penipuan yang mengatasnamakan Kepala BAPPEDA maupun Pejabat BAPPEDA Purbalingga, maka Ir Setiyadi, M.Si. selaku kepala BAPPEDA Purbalingga sangat prihatin, dan sekaligus memberikan surat edaran kepada Camat dan Kepala Desa se wilayah Pemda Purbalingga yang isinya penjelasan tentang proses jalannya kegiatan atau program yang dibiayai oleh APBD/ APBN agar para camat dan kepala desa benar-benar mengetahui cara yamh benar tentang pengalokasian program atau kegiatan dengan dana APBD/APBN.

Karena program tersebut dimulai dari hasil musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) dari tingkat desa, kecamatan dam kabupaten, kemudian MUSRENBANG dibawa dalam pembahasan dan penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) oleh SKPD terkait, kemudian diteruskan pada tahapan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perioritas Plafon Anggaran (PPA) yang telah disepakati bersama DPRD, setelah tahap penyusunan KUA dan PPA baru kegiatan tersebut masuk dalam rencana APBD, untuk menentukan tahap akhir adalah penetapan APBD oleh DPRD Purbalingga.

Dapat ditegaskan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Purbalingga Ir Setiyadi, M.Si. bahwa semua kegiatan yang dibiayai oleh APBD provinsi ataupun APBN adalah merupakan hasil usulan Pemerintah Kabupaten atau masyarakat dengan menggunakan proposal, dan tidak ada program pemerintah turun secara tiba-tiba tanpa menggunakan persyaratan untuk diproses.

Kepala BAPPEDA Purbalingga Ir. Setiyadi, M.Si berharap agar para Camat dan Kepala Desa harus hati-hati apabila ada tilpun dari oknum yang mencatut nama Kepala BAPPEDA maupun para Pejabat BAPPEDA Purbalingga tentang menjanjikan pengalokasian program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD dan APBN, nohon segerak melaporkan pada dinas terkait ataupun langsung lapor ke pihak yang berwajib.

Wartawan peliputan

Tem TARGET NEWS