Pemberantasan korupsi di Jateng dinilai Lamban


Menurut Ketua KP2KKN Jateng, Drs Joko J Prihatmoko Msi, kasus korupsi terjadi baik di eksekutif (Pemda), legislatif (DPRD) ataupun yudikatif (Kejaksaan), serta BUMD.

Kota Semarang menduduki  peringkat pertama kasusu korupsi dengan 21 kasus, disusul Batang dan Kendal masing-masing 17 kasus, Slatiga dan Tegal 16 kasus, Klaten dengan 15 kasus sementara di Solo dengan 10 kasus, daerah paling sedikit kasus adalah Purbalingga dengan 2 kasus korupsi

Secara kelelembagaan kasus paling banyak korupsi adalah instansi pemerintah sebanyak 67 kasus kemudian DPRD dan DPRD kabupaten/kota 58 kasus serta dinas pendidikan sebanyak 32 kasus, Sementara itu anggota badan pekerja KP2KKN daerah Jateng Eko Haryanto mengungkapkan sepanjang tahun 2007 terdapat 324 kasus dugaan korupsi di 25 kabupaten dan Kota, sebagaian kasus adalah warisan dari tahun sebelumnya yg masih menggantung penangannya.

Masih banyaknya kasus-kasus yang mangkrak menunjukkan rapor merah penegakan korupsi di wilayah Jateng.

2 Tanggapan

  1. Dugaan Penyimpangan DAK Bidang Pendidikan 2008 di Purbalingga

    Pemberantasan korupsi merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi (melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan) dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut dapat kita pahami bahwa dalam pemberantasan korupsi terdapat tiga unsur pembentuk, yaitu pencegahan (antikorupsi/preventif), penindakan penanggulangan/kontrakorupsi/represif) dan peran serta masyarakat.

    Pencegahan korupsi (antikorupsi/preventif) pada kegiatan DAK Bidang Pendidikan T.A 2008 di Kabupaten Purbalingga adalah langkah bijaksana sebagai unsur pembentuk pemberantasan korupsi. Pencegahan dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, diantaranya dengan mengevaluasi kegiatan DAK Bidang Pendidikan T.A 2007 agar tidak mengulang kesalahan yang sama dan melakukan investigasi pada kegiatan DAK Bidang Pendidikan T.A 2008. Berdasarkan hasil evaluasi dan investigasi, patut diduga terjadi modus operandi sebagai berikut:

    1. Konspirasi Antara Oknum Panitia Pelaksana dan Oknum Rekanan
    a. Oknum rekanan menawarkan bonus/diskon (baca; fee) kepada oknum kepala sekolah / oknum KUPT / oknum Dinas Pendidikan, tujuannya agar mau memesan barang yang ditawarkan. Kemudian oknum kepala sekolah / oknum KUPT / oknum Dinas Pendidikan, menyampaikan informasikan bahwa sudah ada rekanan lain (kompetitor) yang datang dan menawarkan bonus. Selanjutnya terjadilah proses tawar-menawar besarnya nilai bonus. Nilai bonus berkisar antara 15%-20% dari Acuan Penggunaan DAK pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah No 1675/C.C2/KU/2008. Oknum rekanan menjanjikan bahwa barang yang dijual sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan Direktur Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar dan sanggup menyiapkan penyuratan yang seharusnya menjadi tugas Panitia Pelaksana di masing-masing sekolah penerima DAK, seperti: RAB (Rencana Anggaran Belanja), SP (Surat Pesanan), dan laporan. Oknum kepala sekolah hanya menandatangani semua berkas yang telah dibuat oleh oknum rekanan, sehingga penyimpangan dapat tersistem dengan baik.
    b. Pembayaran oleh oknum kepala sekolah kepada oknum rekanan dilakukan dengan cara membayarkan utuh senilai Acuan Penggunaan DAK, yang ditransfer melalui rekening bank. Hal ini dilakukan agar ada bukti tertulis bahwa tidak ada penyimpangan, sehingga akan sulit diusut oleh aparat penegak hukum walaupun ada indikasi penyimpangan.
    c. Oknum kepala sekolah / oknum KUPT / oknum Dinas Pendidikan menerima bonus/fee dari oknum rekanan yang besarnya telah disepakati sebelumnya. Pemberian bonus dari oknum rekanan kepada oknum kepala sekolah/oknum KUPT/oknum Dinas Pendidikan, dilakukan secara langsung tanpa bukti tertulis untuk menghindari bukti tertulis adanya suap, setelah situasi dan kondisi dianggap “aman”. Pelaksanaannya bisa dilakukan 2-3 bulan setelah kegiatan DAK Bidang Pendidikan dinyatakan selesai. Bahkan oknum rekanan yang bermodal kuat berani menawarkan fee di depan.

    2. Konspirasi Antara Oknum Dinas Terkait dengan Oknum Rekanan
    Biasanya dilakukan dengan cara oknum Dinas Pendidikan / Departemen Agama mengkoordinir kepala sekolah untuk membeli produk kepada salah satu rekanan. Koordinasi dilakukan dengan cara memberi arahan kepada kepala sekolah penerima DAK bahwa rekanan “x” adalah satu-satunya rekanan yang barang sesuai syarat spesifikasi teknis. Arahan kepada kepala sekolah dilakukan baik dengan pendekatan perorangan maupun dengan cara kolektif, yaitu kepala sekolah – kepala sekolah diundang menghadiri pertemuan “sosialisasi” di tempat tertentu, misal; rumah makan. Antara oknum Dinas Pendidikan / Departemen Agama dengan oknum rekanan telah terjadi deal-deal khusus, seperti pemberian fee kepada oknum Dinas Pendidikan / Departemen Agama dari oknum rekanan. apabila kepala sekolah yang dikoordinir membeli ke oknum rekanan “x” tersebut.
    Dari analisa kami, dugaan adanya modus operandi tersebut terjadi karena:

    1. Adanya kesenjangan antara nilai nominal yang terdapat dalam acuan penggunaan DAK pada surat edaran Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah No 1675/C.C2/KU/2008 dengan harga pasar di Pulau Jawa, khususnya di Purbalingga, yang tentu tidak bisa disamakan dengan harga pasar di Indonesia bagian timur, seperti di pedalaman Papua. Harga yang didapat rekanan dari konsorsium adalah berkisar 60-65 persen dari harga yang tercantum dalam acuan penggunaan DAK, sehingga margin rekanan ada di kasaran 35-40 persen sebelum dipotong pajak.
    2. Besarnya margin memberi peluang kepada oknum rekanan untuk menjadikannya bagian dari strategi dagang, dengan memanfaatkan sebagian margin tersebut sebagai fee kepada oknum panitia pelaksana dan oknum Dinas Pendidikan, dengan bahasa “uang kesejahteraan”, “R (inisial dari rabat)”, dsb. Bagi oknum rekanan pemberian fee adalah cara yang dianggap efektif agar penerima DAK Pendidikan membeli produknya, sementara bagi oknum panitia pelaksana dan oknum Dinas Pendidikan mendapatkan fee merupakan cara menambah kekayaan pribadi.
    3. Oknum penerima DAK dan oknum rekanan mengaburkan penyalahgunaan dana dengan cara menterjemahkan secara salah “Acuan Penggunaan DAK” pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah No. 1675/C.C2/KU/2008, yaitu asalkan; 1) barang memenuhi syarat minimum spesifikasi teknis dan 2) laporan mencantumkan nilai rupiah yang sama persis dengan Acuan Penggunaan DAK, maka diartikan tidak terjadi penyimpangan. Terjadi konspirasi untuk menghindari ketentuan lain di dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah No 1675/C.C2/KU/2008 “Apabila terdapat sisa dana dari alokasi, sisa dana tersebut dapat digunakan untuk menambah volume atau sasaran. Jika sisa dana tersebut tidak digunakan untuk penambahan volume atau sasaran, maka sisa dana tersebut harus disetorkan kembali ke kas negara melalui Bank pemerintah”.

    Pencegahan tindak pidana korupsi pada Kegiatan DAK Pendidikan 2008 dapat dilakukan dengan melaksanakan ketentuan “Apabila terdapat sisa dana dari alokasi, sisa dana tersebut dapat digunakan untuk menambah volume atau sasaran. Jika sisa dana tersebut tidak digunakan untuk penambahan volume atau sasaran, maka sisa dana tersebut harus disetorkan kembali ke kas negara melalui Bank pemerintah” yang terdapat dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah No 1675/C.C2/KU/2008. Diperlukan kesadaran bersama untuk merubah paradigma berpikir bahwa “Kegiatan DAK Pendidikan tidak menyimpang asalkan 1) barang memenuhi syarat minimum spesifikasi teknis dan 2) laporan mencantumkan nilai rupiah yang sama persis dengan acuan penggunaan DAK besar margin wajar untuk proyek pendidikan adalah berkisar 15 persen.

    Diasumsikan:
    Acuan penggunaan DAK per-sekolah kategori II untuk penyediaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan ± Rp90.000.000
    · Modal Rekanan (Harga Beli Ke Konsorsium): Rp58.000.000

    · Margin (15%): Rp9.000.000

    · Jumlah: Rp67.000.000

    · Pajak (11,5%): Rp7.935.000

    · Total: Rp74.705.000

    Dengan asumsi di atas, paradigma bahwa nilai rupiah yang tercantum dalam Acuan Penggunaan DAK sebesar Rp90.000.000 harus dihabiskan tanpa adanya penambahan volume/sasaran akan menimbulkan potensi terjadinya penyimpangan pada pelaksanaan Kegiatan DAK Pendidikan yang menimbulkan pemborosan uang negara, atau lebih tepatnya korupsi uang negara hingga Rp1,19 triliun dari total Rp7 triliun untuk DAK Pendidikan 2008. Khusus Kabupaten Purbalingga, terjadi pemborosan uang negara sekitar Rp4 miliar lebih. Idealnya sekolah penerima DAK (selaku pembeli) akan mencari rekanan (selaku penjual) yang menawarkan harga terendah dengan tetap mengacu pada syarat teknis minimal yang telah ditetapkan.

    Belum terlambat untuk mencegah hilangnya uang negara yang digunakan hanya untuk menambah kekayaan pribadi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Korupsi bersama yang tersistematis bukanlah hal yang mudah untuk diberantas, tetapi bukan berarti kita tidak dapat berbuat sama sekali. Aktor utama korupsi adalah pemerintah dan sektor swasta. Adapun rakyat banyak adalah korban utamanya. Diperlukan kerjasama dari semua pihak, agar permasalahan dunia pendidikan tidak menjadi benang kusut yang sulit terurai.

    Terima kasih.

    “BERSAMA MENCEGAH DAN MEMBERANTAS KORUPSI”

    Puji Siswondo
    Anggota Sub Koordinator GN-PK Kabupaten Purbalingga
    Jl Jend Sudirman 153, Purbalingga
    081903582009
    gnpk_purbalingga@ymail.com (fer)

  2. Salam Hormat, Salam Senyum Kanggo Sedulur Kabeh
    Assalamu’alaikum Wr. Wb.
    Perkenalkan, Saya H.M.Jamil,SQ,MPd ingin meminta dukungan Saudara dalam pemilihan Caleg DPR RI PPP Nomor Urut 5 Dapil Kebumen, Banjarnegara & Purbalingga.
    Semoga bermanfaat bagi kita semua.
    Salam Hangat buat Keluarga Anda
    Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: