Membolehkan Parcel, Fitra Nilai KPK makin Lembek


Jakarta, Target news

Keputusan KPK yang membolehkan gratifikasi menuai kritik dari LSM Fitra. Melalui Sekjen nya Arif Nur Alam, Fitra (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) menilai kebijakan tersebut sebagai kompromi setengah hati.

Sebelumnya memang semua pejabat publik dirang menerima dalam bentuk apapun gratifikasi  (pemberian cuma-cuma dari seseorang kepada seseorang lainnya). Tapi ada kebijakan baru KPK yang membolehkan pejabat publik menerima gratifikasi berupa parcel asal seharga maksimal Rp. 500.000.

“Tidak memberikan pendidikan yang baik bagi pemberantasan korupsi. Kebijakan yang longgar. Ini ada komprom, korupsi kecil dibolehkan dan yang besar dibiarkan,” tambah Arif lebih lanjut. Padahal, tambahnya, korupsi itu tidak melihat nilai apakah besar atau kecil. Gratifikasi yang diberikan kendati kecil nilainya, bisa mempengaruhi kebijakan sang pejabat.

Memang kebiasaan beri-memberi (upeti) kepada pejabat publik sudah menjadi tradisi turun temurun yang berurat-akar kuat di masyarakat kita dari dulu. Kebijakan yang bias karena ada sebelumnya kegiatan “beri-memberi” itu juga sudah dikeluhkan masyarakat luas. Jadi bagaimana abang-abang KPK ?

(dari berbagai sumber)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: