PDIP, PAN dan PD yang Belum Laporkan Gratifikasi yang Diterima ke KPK


Jakarta, Target news

Setelah FPKS mengembalikan gratifikasi yang diterima anggota dewan asal fraksinya ke KPK, Fraksi-fraksi yang lain pun mulai melakukan hal sama. Sayang belum semua Parpol di DPR berbuat seperti itu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini baru menerima laporan penerimaan gratifikasi dari empat partai politik (Parpol). Gratifikasi itu diterima anggota Dewan saat bepergian ke daerah. ”Kami baru menerima laporan dari PKS, PKB, Golkar, dan PPDK,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/4).


Mengenai Parpol lain seperti PDIP, PAN, dan Partai Demokrat, Johan mengaku belum ada laporan penerimaan gratifikasi. ”Yang jelas saat ini baru empat Parpol itu saja,” ujarnya.
Johan menjelaskan, gratifikasi itu diterima saat para anggota Dewan berkunjung ke daerah. ”Setelah kita klarifikasi uang itu harus dikembalikan ke negara. Dan uang itu diberikan berkaitan dengan jabatan si pelapor,” jelasnya.
Apakah KPK akan melanjutkan ke tingkat penyidikan? ”Yang pasti si pelapor tidak akan terkena pasal pidana jika uang itu ternyata bermasalah di kemudian hari, karena dia sudah mengembalikan terlebih dahulu,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo belum bisa dikonfirmasi terkait masalah ini. Namun sebelumnya Tjahjo mengatakan FPDIP hanya mau menerima jika pemberian pemerintah daerah itu berupa barang kerajinan dan makanan khas. ”Dalam Kunker (kunjungan kerja-red) DPR ke daerah kadang ada juga yang mencoba memberi, tetapi kami tolak. Namun jika pemberian itu berupa oleh-oleh makanan khas atau kain batik misalnya, kami terima secara terbuka,” kata dia, Minggu (13/4).
Satu hal yang harus disyukuri, ternyata kesadaran penyelenggara negara untuk melaporkan gratifikasi dari tahun ke tahun semakin tinggi. Dibanding tahun 2005, laporan gratifikasi meningkat 363 persen. Pada tahun 2004, KPK hanya menerima satu laporan gratifikasi. Pada 2005 sebanyak 49 laporan dan pada tahun 2006 melonjak sebanyak 227 laporan. ”Dengan nilai gratifikasi yang diterima Rp 1,4 miliar US$1.300 dan barang senilai Rp 331.451.250,” ungkap Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK Junino Jahja.
Dari sejumlah nilai yang dilaporkan itu, sebanyak Rp 829 juta, US$ 650 dan ditetapkan sebagai milik negara. Sisanya ditetapkan sebagai milik penerima.
Gratifikasi yang dikembalikan tersebut tidak terkait dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, seperti hibah dan warisan dari anggota keluarga atau penerimaan dalam pesta pernikahan.
Di antara 227 pelapor gratifikasi tersebut terdapat nama sejumlah pejabat, misalnya Jaksa Agung, Ketua BPK, Dirjen Bea Cukai, hakim konstitusi dan anggota DPR.
Sementara itu, pemerintah akan memperinci peraturan yang melandasi masalah gratifikasi agar tidak multitafsir. Tak kurang Presiden SBY sendiri seusai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jumat pekan lalu menegaskan hal itu. ”Kami mantapkan lagi pasal-pasal yang harus diperjelas agar penafsirannya tidak berbeda,” ujar  

(dari berbagai sumber)
 

2 Tanggapan

  1. Total Rp 1,4 miliar US$1.300 dan barang senilai Rp 331.451.250, kalau untuk melengkapi sarana prasara sekolah bisa untuk berapa sekolah ya.

  2. […] karena mereka tidak menerimagratifikasi, mereka menolak gratifikasi dari awal. Berita ada di<https://korantarget.wordpress.com/2008/04/15/pdip-pan-dan-pd-yang-belum-laporkan-gratifikasi-yang-dit…> sini Apa anda percaya? Saya […]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: