KPK masih gagal menggeledah Kantor Al Amin di DPR


Jakarta, Target news

Sebagai tindak lanjut penangkapan anggota Komisi IV DPR RI Al Amin Nasution (Target news 10/4), maka petugas KPK bermaksud menggeledah kantornya di gedung DPR/MPR RI, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta. Sayang langkah penggeledahan ini masih terkendala. hal ini disebabkan DPR belum memberi ijin.

Keputusan belum memberi ijin KPK itu diambil dalam rapat antara pimpinan DPR, Badan Kehormatan (BK) DPR, Komisi III DPR, serta pimpinan fraksi-fraksi DPR di ruang rapat pimpinan DPR di DPR Jakarta, Kamis (24/4).

”Rapat mendukung dan membenarkan tindakan Ketua DPR yang tidak mengizinkan KPK melakukan penggeledahan,” kata Ketua BK DPR Irsyad Sudiro.
DPR, lanjut Irsyad, juga menjamin tidak akan ada penghilangan barang bukti terkait belum diizinkannya KPK melakukan penggeledahan sejumlah ruang kerja anggota Komisi IV DPR.
Selanjutnya, katanya, DPR menugaskan Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum untuk mengkaji masalah tersebut. 

Komisi III juga ditugaskan untuk melakukan komunikasi dengan KPK terkait masalah itu serta menyamakan persepsi dalam masalah pemberantasan korupsi. Namun, katanya, masalahnya adalah persoalan etika dan prosedur hukum yang harus tetap dijaga.

Komisi III juga ditugaskan untuk melakukan komunikasi dengan KPK terkait masalah itu serta menyamakan persepsi dalam masalah pemberantasan korupsi. Namun, katanya, masalahnya adalah persoalan etika dan prosedur hukum yang harus tetap dijaga.

 

 

”BK DPR berkewajiban menjaga etika. Adanya usaha penggeledahan ruang kerja anggota DPR saat reses dan tidak ada konsultasi yang menyangkut etika antarlembaga, ini yang perlu dijaga. Secara institusional perlu dipatuhi segi etika dan prosedur hukum penggeledahan. Jadi, tidak bisa begitu saja hari ini mau digeledah, lalu kunci ruangan dibuka,” katanya.

Wakil Ketua BK DPR Gayus Lumbuun menambahkan, meski KPK memiliki sejumlah kewenangan yang bisa mengesampingkan UU, namun sesuai pasal 46 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, maka pemeriksaan oleh KPK dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka. ”Ini masalah etika. Artinya, hak-hak itu terkait masalah politik, melindungi dokumen-dokumen politik yang bersifat rahasia. Kecuali, penggeledahan itu dilakukan di rumah pribadi anggota DPR,” katanya.

Sedangkan Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar menyatakan penggeledahan tidak perlu izin pimpinan DPR. ”Tidak ada kewajiban KPK untuk izin ke jajaran DPR untuk melakukan penggeledahan.” Pimpinan KPK akan membawa keputusan rapat pimpinan (Rapim) DPR yang melarang KPK menggeledah ruang kerja anggota Dewan dalam rapat, Jumat (25/4).

 

 

                                                                                                                                    (dari berbagai sumber)

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: