18 MODUS OPERANDI KORUPSI DI DAERAH


Dynamic Glitter Text Generator at TextSpace.net

Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa usaha Pemberantasan Korupsi yang gencar dilakukan oleh KPK sangatlah luar biasa, namun dari komentar masyarakat dari berbagai media hal ini masih dianggap sebatas pada sampel penjera yang approachnya masih berkisar pada kasus-kasus dalam skala nasional saja (sebut kasus BLBI), sementara korupsi di tanah air sendiri sudah merupakan fenomena Gunung Es (yang nampak di permukaan belum mencerminkan keadaan sesungguhnya di bawahnya).

Di daerah sendiri, semenjak diberlakukannya otonomi daerah, korupsi (pemborosan anggaran untuk individu), kolusi (persengkolan penggerogotan) dan nepotisme (perkerabatan dalam agenda pekerjaan) telah merebak (bagai virus) melahirkan raja-raja kecil dalam singgasana budaya korupsi yang menyentuh pada aparatur PNS daerah paling rendah sekalipun, yang terstruktur nyaris sempurna.

Berikut akan kami beberkan 18 modus tersebut :

  1. Pengusaha menggunakan pengaruh pejabat pusat untuk membujuk kepala daerah/pejabat daerah mengintervensi proses pengadaan dalam rangka memenangkan pengusaha/rekanan tertentu dan meninggikan harga kontrak atau nilai kontrak sedangkan pengusaha/rekanan yang dimaksud memberikan sejumlah uang kepada pejabat pusat maupun daerah.

  2. Pengusaha mempengurahi kepala daerah/pejabat daerah untuk mengintervensi proses pengadaan agar rekanan tertentu dimenangkan dalam tender atau ditunjuk langsung dan harga barang/jasa dinaikkan (mark up), kemudian selisihnya dibagi-bagikan.

  3. Panitia pengadaan membuat spesifikasi barang yang mengarah ke merk atau produk tertentu dalam rangka memenangkan rekanan tertentu dan melakukan mark up harga atau nilai kontrak.

  4. Kepala daerah/pejabat memerintahkan bawahannya untuk mencairkan dan menggunakan dana/anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar atau fiktif.

  5. Kepala daerah/pejabat daerah memerintahkan bawahannya menggunakan dana/uang daerah untuk kepentingan pribadi koleganya, atau untuk kepentingan pribadi kepala daerah/pejabat daerah yang bersangkutan atau kelompok tertentu, kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti fiktif.

  6. Kepala daerah menerbitkan peraturan daerah sebagai dasar pemberian upah pungut atau honor dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang tidak berlaku lagi.

  7. Pengusaha, pejabat eksekutif, dan pejabat legislatif daerah bersepakat melakukan tukar guling (ruisslag) atas aset pemda dan melakukan mark down atas asset pengganti dari pengusaha/rekanan.

  8. Para kepala daerah meminta uang jasa (dibayar di muka) kepada pemenang tender sebelum melaksanakan proyek.

  9. Kepala daerah menerima sejumlah uang dari rekanan dengan menjanjikan akan diberikan proyek pengadaan.

  10. Kepala daerah membuka rekening atas nama kas daerah dengan spesimen pribadi (bukan pejabat dan bendahara yang ditunjuk), dimaksudkan untuk mempermudah pencairan dana tanpa melalui prosedur.

  11. Kepala daerah meminta atau menerima jasa giro/tabungan dana pemerintah yang ditempatkan di bank.

  12. Kepala daerah menmberikan ijin pengelolaan sumber daya alam kepada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

  13. Kepala daerah menerima uang/barang yang berhubungan dengan proses perijinan yang dikeluarkannya.

  14. Kepala daerah/keluarga/kelompoknya membeli lebih dahulu barang dengan harga yang sudah murah kemudian dijual kembali kepada instansinya dengan harga yang sudah dimark up.

  15. Kepala daerah meminta bawahannya untuk memncicilkan barang pribadinya dengan menggunakan anggaran daerah.

  16. Kepala daerah memberikan dana kepada pejabat tertentu dengan beban pada anggaran dengan alas an pengurusan DAU/DAK.

  17. Kepala daerah memberikan dana kepada DPRD dalam proses penyusunan APBD.

  18. Kepala daerah mengeluarkan dana untuk perkara pribadi dengan beban anggaran daerah.

Ada yang menemukan modus lain ? silakan isikan komentar anda.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: