Defisit APBD, Gaji Anggota DPRD Klaten Dipangkas Rp 2,1 Juta


Klaten, Targetnews

Dengan adanya defisit APBD 2009 Kabupaten Klaten yang mencapai Rp 32 miliar, imbasnya ada pada rasionalisasi belanja daerah setempat. Penghasilan anggota DPRD jadi mendapat pengurangan Rp 2,1 juta per bulan per orang.

Kasubag Keuangan Setwan DPRD Klaten, Suratno mengungkapkan sumber pengurangan penghasilan Dewan antara lain berasal dari Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) anggota Dewan, mengigat kemampuan belanja daerah berada di bawah Rp 200 miliar, tepatnya Rp 176,5 miliar.

Dijelaskannya, pemotongan TKI bagi seluruh anggota Dewan tersebut diatur dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Klaten Nomor 173.1/47/2009 tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional DPRD Klaten 2009 tertanggal Senin (2/2).

Dasar aturan tersebut adalah PP Nomor 21/2007 tentang Perubahan Ketiga PP Nomor 24/2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.  TKI anggota Dewan tahun 2008 senilai Rp 4,2 juta per orang per bulan.

“Sesuai aturan yang ada, besaran TKI dengan kategori itu hanya mencapai satu kali uang representatif Ketua DPRD. Uang representatif Ketua DPRD mencapai Rp 2,1 juta,” urai Suratno kepada wartawan, Kamis (5/2).

Pada tahun 2008, setiap anggota Dewan menerima TKI senilai Rp 4,2 juta per orang per bulan. Dengan adanya perubahan tersebut, mereka menerima TKI senilai Rp 2,1 juta per orang per bulan. Sehingga penghasilan anggota Dewan dari Rp 11 juta menjadi Rp 9 juta per orang per bulan. Sedangkan  Ketua DPRD dari Rp 11,3 juta menjadi Rp 9,2 juta dan Wakil Ketua DPRD dari Rp 12,9 juta menjadi Rp 10,8 juta.

Kasubag Keuangan Setwan DPRD Klaten ini menambahkan, pemangkasan tidak hanya pada TKI tetapi juga belanja operasional pimpinan DPRD. “Dulu belanja penunjang operasional pimpinan mencapai Rp 16,8 juta per bulan, sekarang menjadi Rp 9,2 juta per bulan,” kata dia di ruang kerjanya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Klaten Anang Widayaka ketika dikonfirmasi mengaku cukup kerepotan mengatur keuangan akibat pemangkasan tersebut.

Pasalnya, saat ini kebutuhan untuk kampanye menyita dana yang cukup besar bagi anggota Dewan yang menjadi Caleg. Karena sudah diatur oleh peraturan terkait, kata Anang, anggota dewan menerimanya…Wah memangnya uang honor dewan untuk kampanye ya? Ngono ya ngono neng ojo ngono BOSS !!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: