JENDERAL NAGABONAR dan JENDERAL SAURIP KADI for PRESIDENT dengan konsep MERAK


Solo, Targetnews

Ada yang sedikit berbeda di Joglo, Sriwedari Sabtu, 14 Maret 2009…

2 orang jenderal, satu beneran ; Mayjen TNI Purn. Saurip Kadi, dan satunya lagi Jenderal Film “Nagabonar”; Bang Deddy Mizwar. Keduanya mencoba untuk maju ke presidensi 2009 dengan konsep “Merak”

copy-of-pict1724

Yang dimaksud dengan “Merak” oleh beliau berdua adalah konsep kepemimpinan kedepan yang “Mengutamakan Rakyat”. Rakyat yang sebenarnya pemilik sah negeri ini kederan harus lebih ditempatkan sebagai “Subyek=pelaku”  daripada condong sebagai “Obyek=yang dikorbankan”.

Pertemuan, Temu Wicara dan deklarasi “Merak Center” tersebut diselenggarakan oleh elemen-elemen budaya Solo Raya dengan Ketua Panitia Ki Budi Santoso dan OC Paguyuban Pelajar Kawruh Jiwo (PKJ) cabang Solo.

Merak Center didirikan sebagai refleksi masyarakat yang rindu akan “Pengelolaan Negara” yang lebih mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan tertentu saja. Konsep MERAK diusung oleh Saurip Kadi ke seluruh Indonesia untuk membangun Budaya baru dalam berpolitik.

Beberapa inti dari budaya baru tersebut adalah : Jaminan kesetaraan seluruh warga apapun latar belakangnya, Tutup buku terhadap luka-luka kebangsaan, Ekonomi kedepan bukan ekonomi berpihak “Kapitalisme yang Brutal”,  Rakyat bukan lagi “musuh” tentara, Pendidikan bagi semua bukan bagi yang kaya dan Konsep Pengelolaan negara sebagai “Sebuah Enterprise Besar” bukan “Mafia yang Besar”.

Tapi bagaimana  Pak Saurip dan Bang Deddy bisa mewujudkan konsep-konsep tersebut jika tidak lewat mekanisme kepartaian apalagi peluang uji materi ke Mahkamah Konstitusi tentang Calon Presiden lewat jalur independen belum dimungkinkan di 2009? Rupanya Pak Saurip dan Bang Deddy tidak hilang jalan. Beliau berdua menggandeng partai-partai peserta pemilu 2009 yang belum mencalonkan presiden sendiri untuk bergabung dengan “Konsep Merak” tersebut.Hasil memang ada, dikatakan oleh Saurip, pada Deklarasi “MERAK” di Jakarta telah sepakat sejumlah 9 Partai bergabung secara resmi, sementara sampai beliau diwawancarai kemarin ada belasan partai diakuinya lanjut ikut bergabung.

Sementara itu dukungan dari pribadi-pribadi ataupun organisatoris kepartaian di Solo Raya cukup signifikan. Terlihat Partai PATRIOT, PBR, Partai Kedaulatan dan PNI Marhaenisme secara terang-terangan menyatakan dukungan organisatoris di Solo. Sementara itu perorangan partai seperti Henky Narto Sabdo dari PKDI menyambut antusias deklarasi tersebut.

Sementara itu Bang Deddy Mizwar ketika ditanya kansnya maju dalam presidensi 2009 ini menyatakan “Biarlah Mekanisme Rakyat untuk memilih Presidennya sendiri. Buktinya masih banyak Parpol yang masih komitmen kepada rakyat,”

Salah satu yang menonjol dari deklarasi MERAK Center Solo Raya di Joglo, Sriwedari ini adalah kesan “kesederhanaan” dari seorang yang ingin maju dalam pencalonan Presiden.. Sebuah kesan yang agaknya sudah terkelupas dari sendi-sendi perpolitikan Indonesia.

Bravo Pak Saurip, maju terus Bang Deddy. Moga-moga dengan sabun cap MERAK wanginya bisa sampai ke Medan… eeh seluruh Indonesia (ungkapan dari scene film NAGABONAR).

copy-of-pict1728

Satu Tanggapan

  1. WAKIL TUHAN ITU BERNAMA H.SUBARYANTO,SH.

    Profesi hakim sering diidentikkan dengan wakil Tuhan di bumi ini. Namun

    jika putusan-putusan sang hakim sering dan sangat jauh dari rasa keadilan

    masyarakat banyak, maka perlu dipertanyakan lagi – tuhan yang mana yang

    diwakili oleh sang hakim tersebut? Mari kita tinjau sepak terjang dari

    salah satu ‘wakil tuhan’ ini.

    Namanya Subaryanto, SH. Jabatan terakhir yang dipegang saat ini adalah

    Kepala PN. Pontianak. Track record ybs ini rupanya sangat fenopmenal

    juga, antara lain coba kita urai satu per satu.

    Pada tahun 2005, ybs telah memvonis bebas atas 12 anggota DPRD terhadap

    tuntutan korupsi APBD Singkawang TA. 2003. Materi yang diperkarakan

    adalah seputar besarnya premi asuransi anggota DPRD Singkawang yang

    jumlahnya mencapai Rp. 1,9 M. Kita jadi bertanya-tanya, premi 1,9 M itu

    untuk jaminan pertanggungan seperti apa ya?

    Pada tahun 2006, di PN. SOlo, si Subaryanto, SH. telah membebaskan

    tergugat PT. Tunas Financindo Sarana atas tuntutan konsumen yang

    dirugikan. Hebatnya, sang hakim menolak gugatan karena menganggap bahwa

    yang dilakukan tergugat adalah telah sesuai dengan yang diperjanjikan

    semula, yang notabene adalah klausula baku yang diharamkan oleh UUPK No.

    8 Thn. 1999. Sang hakim ini juga tidak perduli jika dalam kasus ini

    tergugat telah ‘memaksa’ konsumen membayar suap pengurusan surat sejumlah

    Rp. 5,4 jt di Polda Jateng.

    Penghujung 2008 Indonesian Corruption Watch melaporkan 58 oknum hakim

    bermasalah, khususnya dalam perkara illegal logging. Coba tebak, ternyata

    sang wakil tuhan ini, Subaryanto, SH termasuk salah satu dalam daftar

    hakim bermasalah tersebut. Oleh ICW, hakim-hakim ini dianggap sengaja

    membuat kesalahan dalam vonis. Ironisnya lagi, mereka justru mendapatkan

    reward/promisi dari institusi Mahkamah Agung.

    Awal tahun 2009, pada kasus trafficking dengan pelaku Sumiati,

    Subaryanto,SH kembali menggebrak dengan putusan hebohnya. Sumiati yang

    telah dikejar dan diincar oleh JPU yang bekerja sama dengan anggota

    masyarakat dan telah masuk dalam DPO/59/V/2007 di Polda Kalbar, diputus

    bebas oleh sang wakil tuhan ini. Padahal dua orang rekan kerja Sumiati

    telah diputus bersalah dan telah menghuni penjara selama 2,2 tahun.

    Benang merah dari keseluruhan kasus diatas adalah : suap. Tidak

    membutuhkan pendidikan tinggi untuk mencium aroma tidak sedap ini. Namun

    di negara ini, putusan hakim adalah mutlak dan menjadi rahasia negara.

    Karena sifatnya itu maka tidak seorang atau institusi manapun yang berani

    mempersoalkannya. Persoalannya adalah apabila putusan itu terasa sangat

    jauh dari rasa keadilan masyarakat umum. Lebih celaka lagi bilamana

    praktik-praktik semacam ini telah terstruktur mapan dalam lembaga

    peradilan kita, mulai dari PN hingga ke MA. Rejeki berjamaah istilah

    kerennya. Lantas apakah harus dibiarkan terus menerus terjadi?

    Garda terakhir rasa keadilan kini berada di tangan Mahkamah Konstitusi.

    Masyarakat sangat mengharapkan agar institusi ini mampu berperan sesuai

    peruntukannya, demi mencegah arogansi dan anarkisme masyarakat terhadap

    peradilan (yang tampaknya mulai menjadi trend) di negeri ini. Banyak

    bukti yang menunjukkan bahwa kesabaran masyarakat sudah sangat menipis

    terhadap institusi peradilan. Akhirnya, tidak ada salahnya jika MK

    bersedia meninjau kembali setiap putusan yang dibuat oleh hakim-hakim

    bermasalah, khususnya atas putusan hakim Subaryanto, SH ini.

    Syukur-syukur bila keputusan-keputusan hakim tersebut dianulir, sekaligus

    dibuat keputusan baru yang lebih memenuhi rasa keadilan dan kepastian

    hukum.

    Masyarakat sedang menunggu. Silahkan pak Mahfud…. !!!

    bao@gmail.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: