Berhentikan Sekda Soemarmo, Walikota Semarang disurati Gubernur sampai 2 kali


Semarang, Targetnews

Mengapa Gubernur sampai harus melayangkan 2 kali surat kepada walikota ? Pasti masalahnya serius.

Hal ini rupanya bermula dari keputusan Walikota semarang, sukawi Sutarip memberhentikan Sekda Semarang, Soemarmo HS dan mengganti sementara dengan Harini Krisniati sebagai Plt (Pelaksana tugas) Sekda pada 30 Juli lalu melalui S.K no. 821.2/166. Selanjutnya Soemarmo sementara menjadi Staf Ahli walikota dengan diberi hak setara eselon IIa.

Terkait SK tersebut, Soemarmo bereaksi sebab menurut pendapatnya golongan eselon IIa jabatan satu-satunya hanya Sekda. ”Kalau dipindahkan mengacu aturan yang mana,” katanya.

Wakil walikota Semarang sendiri berkata bahwa keputusan walikota sesuai prosedur yang berlaku yaitu PP no. 9/2003. sedang alas an pemberhentian adalah murni masalah kinerja yang bersangkutan.

Lha sekarang mengapa Gubernur sampai menyurati walikota terkait SK yang pembuatannya sudah diyakini sesuai prosedur tersebut? Rupanya yang menjadi masalah rupanya ada UU 32/2004 selain PP 9/2008.

UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah mengatur langsung tentang pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah kabupaten/kota yaitu pada pasal 122. Pasal itu mengatakan bahwa wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS termasuk Sekretaris Kaupaten/kota adalah pada Gubernur dimana diusulkan oleh walikota/bupati.

Sementara pada PP 9/2008 wewenang pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris daerah adalah pada walikota/bupati bersangkutn dengan berkonsultasi sebelumnya dengan Gubernur.

Kesimpulan? Ya, pertama memang ada 2 aturan yang bisa diintrepretasikan berbeda jika diterapkan di lapangan. Tapi jika merujuk system kita teruta teng system kedudukan produk hokum nasional, maka tingkatan UU (Undang-Undang) jelas berada diatas PP (peraturan Pemerintah) sehingga aturan hukum dibawahnya bisa dikesampingkan jika sudah diatur oleh aturan lebih tinggi.

Kedua ya memang dalam hal ini memang walikota Semarang harus lebih cermat menata alasan paying hokum sebelum mengambil kebijakan membuat suatu SK….ya teliti sebelum membeli eeh bertindak lah pak Kawi !

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: