SUDAH SAATNYA MASYARAKAT KRITIS TERHADAP DANA BANTUAN PEMERINTAH


Daripada menolak akhirnya tidak dapat sama sekali, mending ya diterima saja….”

Ungkapan kalimat diatas sebenarnya sah-sah saja sebagai perwujudan syukur insan manusia atas semua yang diterima dari Yang Di atas dalam hidup ini….

Namun bila hal tersebut diterapkan dalam praktek kehidupan bernegara yang baik dan benar maka akan menjadi tidak tepat sama sekali, aneh bukan ? bahkan masyarakat bisa terjerumus dalam tindakan kolusi secara kolektif untuk mempersubur terjadinya praktek korupsi yang sudah mengakar kuat dan membudaya di negeri Indonesia ini….

Jadi tidak cukup bahwa tugas pemberantasan korupsi hanya  dibebankan kepada lembaga – lembaga seperti KPK, BPK,BPKP, atau Lembaga Swadaya Masyarakat terkemuka seperti ICW, Kontras dan sebagainya…

Tengok saja pada kasus penyelewengan Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Bantuan Pengadaan sapi gaduh sebesar lebih dari Rp 700 juta, sebagai perwujudan bantuan dari Pemerintah pusat kepada Pemkab Boyolali tahun anggaran 2008.

Menurut Temuan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ), 16 ekor sapi  diantara 110 sapi tersebut tdak sesuai spesifikasi, khususnya sapi jantan peranakan Ongol

Bahkan setelah temuan BPK tersebut ditindaklanjuti oleh Inspektorat Wilayah Boyolali bisa ditemukan jauh lebih banyak lagi.

“Sebetulnya peternak begitu mengetahui sapi bantuan yang mereka terima tidak sesuai ingin menolak, namun daripada tidak dapat sama sekali mending diterima saja” jelas Bupati Boyolali, Sri Moeljanto kepada wartawan.

Lebih lanjut ia memaparkan penyimpangan tersebut terkuak setelah BPK menyarankan dirinya untuk memerintahkan Distanbunhut ( Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan ) untuk meminta pertanggungjawaban CV Iskandar Muda sebagai rekanan pelaksana yang jelas milik salah satu anak pejabat di Pemkab Boyolali.

Dana pengadaan sapi tersebut berada di Distanbunhut, namun pada pelaksanaanya setelah sapi tersebut diserahkan peternak, selanjutnya menjadi tanggung jawab Dinas Peternakan dan Perikanan.

Menurut Juwarsi Kepala Distanbunhut, juga akan mengirimkan surat kepada CV. Iskandar Muda untuk mengganti sapi yang tidak sesuai tersebut sesuai rekomendasi dari BPK dalam waktu 3 minggu.

Juwaris juga menambahkan, jika tim pengawas yang terdiri dari perwakilan Setda Boyolali, Distanbunhut dan Dinas Peternakan ( Disnakan ) menjalankan tugas dengan baik, maka permasalahan akan diketahui sejak dini. Tim pemeriksa ini juga siap diganjar sanksi dari Bupati.

Baru setelah Bupati mengumpulkan pihak-pihak terkait untuk merumuskan solusi untuk permasahan ini, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Dwi Priyatmoko, mengatakan CV. Iskandar Muda telah menyanggupi untuk mengganti sapi-sapi tersebut.

Cukupkah sampai di sini ? Tentu tidak, salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat LSM KOMPAK                   JAWATENGAH ( red : kasus Syekh Puji ) ketika dikonfirmasi, akan terus mengawal kemungkinan adanya dugaan tindakan pidana korupsi yang mungkin berlangsung di dinas terkait dari proses pelelangan sampai terpilih pemenang tender sebagai rekanan.

Demikianlah peranan masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan sekaligus pembayar pajak negara yang setia, diharapkan selalu kritis dan berusaha mencoba merubah paradigma nrimo ing pandum ning luput ing pangapuro…..Kalau ada yang tidak beres…ya laporkan saja… (e-1 Tim)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: