KERAWANAN-KERAWANAN DALAM PELAKSANAAN DAK PENDIDIKAN DASAR 2009 (KESIMPULAN SEMENTARA INVESTIGASI BEKERJASAMA DENGAN LSM KOMPAK JAWA TENGAH)


Komitmen pemerintah RI terhadap kemajuan bidang pendidikan sudah tidak bias diragukan. Salah satu komitmen tersebut adalah perbaikan sarana-prasarana pendidikan terutama di tingkat dasar menggunakan alokasi khusus atau DAK. Bermilyar-milyar rupiah tiap tahun dikeluarkan baik untuk pembangunan maupun pengadaan buku-buku referensi didik.

Untuk tahun 2009 ini memiliki beberapa hal berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Misalnya dana berupa bantuan pengadaan buku pelajaran untuk sementara dihentikan menyusul banyak kasus penyelewengan yang terungkap di lapangan (berapa saja Bupati masuk penjara karena tersangkut kasus ini). Sisi lain waktu pelaksanaan yang bertepatan tahun Pemilu, (Pemerintah yang baru bekerja mulai Oktober 2009) sehingga  walau sudah dicoba diantisipasi tetapi efek keterlambatan di beberapa daerah masih terasa.

Dalam hal ini kami bukan ingin menyoroti apa-apa yang sudah menjadi kebijakan atau keputusan pemerintah pusat, tetapi hanya mencoba menyimpulkan dari apa yang terjadi di lapangan, sehingga untuk tahun berikutnya semoga penyempurnaan dapat lebih dilakukan.

Kalau tidak dilakukan maka “kerawanan-kerawanan” tersebut akan dimanfaatkan terus-menerus oleh pihak-pihak yang ingin mencari untung sesaat, padahal era “Anti Korupsi” saat ini sangat menistakan hal-hal tersebut!

Mengapa disebut kerawanan-kerawanan? Hal-hal tersebut dikarenakan lebih karena “ketidaksengajaan” peraturan-peraturan baik teknis dan pelaksanaan yang membuat peluang-peluang penyelewengan mungkin terjadi. Hal ini diperparah dengan pelaksanaan di lapangan yang beragam dan berbeda-beda. Paparan-paparan ini dibuat berdasarkan hasil investigasi di lapangan Targetnews bekerjasama dengan LSM KOMPAK Jawa Tengah yang khusus 3 bulan terakhir telah melakukan monitoring proyek-proyek DAK pendidikan tahun 2009.

Dalam pengamatan proyek-proyek DAK 2009 di 4 Kabupaten berbeda di Jawa tengah bagian selatan sebagai sampel yaitu Kabupaten Boyolali, Karanganyar, Purwodadi dan Sragen dapat disimpulkan beberapa potensi kerawanan dan bahkan “keganjilan-keganjilan”. Coba kita kupas satu persatu.

Kerawanan Sistemik

Kerawanan sistemik bisa disimpulkan adalah kerawanan yang terpacu karena sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan proyek yang ada di lapangan kurang disiapkan dan diorganisir dengan baik (not quite well prepared and well organizes).

Prosedurnya yang didapat dilapangan adalah memang sekolah dalam hal ini SD mengajukan proposal bantuan apakah untuk rehab kelas ataupun RKB (Ruang kelas Baru) diusulkan ke UPTD masing-masing kecamatan. Dari UPTD dibawa ke Dinas pendidikan untuk dikaji mana yang layak dan akhirnya mana yang akan mendapat.

Dinas akan membentuk tim sendiri untuk verifikasi usulan proyek di lapangan (biasanya dengan dinas terkait seperti PU atau subdinas Cipta Karya). Hasil verifikasi tersebut yang nanti akan menentukan Rencana Anggaran (RAB), kelengkapan-kelengkapan administrasi dan teknis serta besar dana yang dibutuhkan masing-masing sekolah penerima.

Ketika penentuan sekolah-sekolah dan alokasi anggarannya sudah diplot, maka kepala sekolah sebagai pengguna anggaran dikumpulkan dan diberi penjelasan dan pengetahuan yang cukup agar pelaksanaan di lapangan berjalan dengan lancar. Dalam hal ini pengawasan pelaksanaan juga tetap dilakukan dinas pendidikan dengan melibatkan dinas terkait seperti hal verifikasi usulan terdahulu.

Tetapi dari sinilah “kerawanan” mulai terjadi :

Pertama karena sistem pelaksanaan di lapangan langsung kepala sekolah yang “dipasrahkan” menjadi kuasa pengguna anggaran, padahal notabene banyak diantara mereka punya pengetahuan minim tentang administrasi proyek pembangunan maka banyak terjadi kerancuan.

Di beberapa tempat diperparah waktu pelaksanaan proyek yang sangat singkat terutama dalam hal persiapan dan pengusulan pekerjaan.

Beberapa Kabupaten mensikapi dengan “menseragamkan” RAB sesuai dana yang diterimakan masing-masing sekolah. Sebagai contoh misalnya untuk Dana Rp. 60 juta (1 ruang kelas) ataupun Rp. 120 juta (2 ruang kelas) diseragamkan RAB resminya baik dari segi item maupun volumenya…busyett!

Akibatnya jelas, membuka kesempatan kekhilafan terutama untuk proyek-proyek yang hanya melakukan rehab kelas belaka dan bukan pembuatan RKB, tidak melaporkan bahan-bahan lama yang kembali dipasang, mengecilkan volume pekerjaan dan segala macamnya.

Semua coba diselesaikan dengan nota, padahal bagaimana gampangnya terjadi penyalahgunaan nota jika kita tidak memverifikasi ulang volume pelaksanaan proyek yang terpasang sesungguhnya!

Kedua adalah kerancuan tersebut juga secara tidak langsung disulut karena pelibatan unsur masyarakat sekitar sebagai pengusul, pelaksana dan pengawas melalui Komite sekolah.

Ini membuat satu kerawanan baru terutama jika sosok kepala sekolah kurang tegas dalam menyimpulkan semua masukan yang ada.

Sebagai contoh di beberapa sekolah yang diamati pada tahap awal usulan sekolah dan komite misalnya hanya rehab 1 ruang kelas saja. Tetapi ketika usulan diterima maka sebagian masyarakat mendesak dilakukan rehab di 2 kelas lainnya. Jika masing-masing bias bermusyawarah bagaimana mencari dana untuk 2 kelas lainnya tersebut sebelum ikut-ikutan dibongkar masih bagus. Tapi kalau tidak bayangkan pusingnya kepala sekolah dan komite menyelesaikan pekerjaan yang ada!

Contoh lain adalah tarik ulur unsur masyarakat mengenai siapa-siapa yang terlibat atau tidak terlibat dalam pembangunan tersebut. Walau secara tegas diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan DAK agar tidak “diborongkan” tapi kenyataan di lapangan hal tersebut “dibawah tangan” masih tetap terjadi karena tarik-menarik kepentingan diatas.

Ketiga adalah kerancuan yang disebabkan keterbatasan pengawasan oleh dinas terkait. Seperti diketahui dalam hal DAK Pendidikan ini maka Dinas Pendidikan melibatkan SKPD yang kompeten misalnya Dinas Pekerjaan Umum atau Sub Dinas Cipta Karya yang berada dibawahnya (hanya di Kabupaten Purwodadi, karena Cipta Karya merupakan SKPD tersendiri).

Karena kesibukan mereka maka dapat diduga dari awal mereka tidak dapatlah secara penuh melakukan pendampingan baik dalam perencanaan dan pengawasan pelaksanaan  proyek. Pekerjaan proyek-proyek mereka sendiri dan juga pendampingan terhadap proyek-proyek di SKPD yang lain saja sudah seabreg-abreg, padahal proyek DAK melibatkan begitu banyak sekolah dengan tempat yang terbentang luas!

Di beberapa daerah seperti Kabupaten Sragen dan Karanganyar mengingat jumlah lokasi yang disetujui sangat banyak (Sragen sekitar 180an sementara Karanganyar sekitar 200 lokasi) maka diambil kebijakan melibatkan konsultan teknis tersendiri dalam pendampingan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan.

Tapi ini bukan berarti masalah jadi berakhir jika produk-produk teknis pendampingannya seragam belaka atau copy paste sana-sini tanpa survey spesifik yang jelas. Di beberapa tempat dari monitoring yang dilakukan malah terkesan adanya “volume dan item titipan” yang sebenarnya tidak dikerjakan !

Kerawanan dalam Pelaksanaan di Lapangan

Kerawanan pelaksanan dimaksud adalah yang dipacu karena peluang-peluang yang dipicu oleh bentuk pengawasan yang  longgar.

Pertama memang disatu segi kepala sekolah lebih dilibatkan dalam pelaksanaan. Tetapi sifat kesejatiannya sebagai pengawas jalannya pendidikan bukan sebagai pengawas proyek. Tanpa pendampingan yang kuat dari unsur masyarakat melalui komite sekolah mustahil proyek berjalan dan berhasil baik. Mungkin saja waktu pelaksanaan baik tapi kualitasnya buruk mungkin juga kualitasnya baik tapi proyek terlambat atau mungkin juga lebih buruk… hasilnya jelek dan tidak selesai.

Seperti telah disebut diatas tadi pelibatan unsur masyarakat di satu segi meminimalkan potensi konflik akibat ketidak puasan hasil pekerjaan. Tapi disegi lain bias meningkatkan potensi tarik-ulur antar kepentingan unsure masyarakat itu sendiri.

Hal seperti ini sendiri sedikit banyak terungkap dari wawancara dengan Kadinas Pendidikan kabupaten Grobogan menyoroti masalah DAK 2009 ini. Kadinas Sugiyanto mengungkapkan bagaimana dirinya dalam satu pengarahan khusus DAK 2009 sampai mewanti-wanti kepada kepala sekolah dan komitenya agar jangan memaksakan diri dalam pelaksanaan proyek tersebut. “Janganlah sampai karena kita dibantu rehab 1 lokal kelas sehingga kita karena desakan masyarakat jadi bernafsu juga merehab beberapa lokal kelas yang lain padahal waktu pelaksanaan dan dana yang ada sangat terbatas,” lanjutnya. Hal ini membayangkan sangat rawannya konflik kepentingan jika diberi celah terjadi.

Kedua tanpa monitoring yang cukup ditambah kualitas monitoring yang terkesan seadanya akan sangat-sangat memicu terjadinya penyimpangan-penyimpanga pelaksanaan di lapangan. Penyimpangan terjadi baik secara fisik pelaksanaan, waktu pelaksanaan apalagi administrasinya.

Belum lagi ditambah sistem pencairan dana bantuan yang menggunakan sistem termin. Para kepala sekolah beserta jajarannya harus secara keras belajar cara pelaksanaan pekerjaan, kendali mutu, kendali waktu dan kendali budgeting. Tanpa dilakukan pendampingan, workshop, penyuluhan atau apapun namanya yang cukup mustahil hasil yang memuaskan tercipta.

Sementara lokasi pekerjaan yang sangat menyebar dan beragam di segi lain sangatlah memberatkan tim yang melaksanakan pendampingan jika tidak dilakukan pembagian dan koordinasi yang efektif. Pelibatan UPTD kecamatan di satu segi meringankan beban ini tetapi juga percuma jika mereka juga tidak dibekali sedikit pengetahuan teknis yang relevan.

Ketiga dan ini yang juga ikut meresahkan. Adanya proyek-proyek DAK dengan pelibatan masyarakat yang lebih luas seperti sekarang ini memancing hadirnya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Tidak mengada-ngada bahkan Bupati Karanganyar dan Boyolali sampai mengeluhkan hal tersebut. Memang unsur-unsur diperlukan untuk menjadi mekanisme control pelaksanaan. Tetapi jika digunakan untuk “memeras”, yang terjadi malah makin memperparah keadaan.

Sekarang menjadi pemandangan umum bahwa kepala sekolah terkesan takut menghadapi pihak-pihak yang ingin mengkritisi pelaksanaan proyek pembanguan di sekolahnya terlebih jika mendapat bantuan DAK. Jika yang dihadapi memang terkesan “mencari-cari” ya tidak menjadi masalah. Tetapi lain jadinya jika pihak yang dihadapi benar-benar ingin mengkritisi dalam rangka perbaikan ke depan.

Dalam hal ini memang harus menjadi perhatian dari semua pihak yang terlibat dalam DAK pendidikan 2009 untuk menilai pihak mana yang memang betul-betul berkeinginan mengkritisi dengan pihak yang hanya mencari-cari tersebut! Tanpa perhatian dan kejelian yang pas bahkan sampai terkesan “digebyah uyah” maka akan menjadi kontra produktif ujungnya.

Bagaimanapun unsur masyarakat adalah ujung tombak dalam menilai sebuah langkah kebijakan pemerintah dari pusat sampai daerah, karena setiapa kebijakan tersebut pasti melibatkan uang rakyat itu sendiri!

Kesimpulan

Pelaksanaan DAK Pendidikan 2009 seperti dipantau di beberapa kabupaten telah mengalami kemajuan yang cukup baik. Tapi bukan berarti dalam hal pelaksanaan di lapangan bebas dari kritisi karena masih menyisakan kerawanan-kerawanan yang harus diperbaiki.

Kedepan diharap semoga sumber-sumber kerawanan tersebut bias dievaluasi untuk dipersempit peluang munculnya. Pelajaran-pelajaran dari DAK tahun-tahun sebelumnya walau pahit (meminta korban banyak bupati dan walikota se-Indonesia) janganlah menambah korban dengan diseretnya banyak kepala sekolah se-Indonesia pula di tahun 2009 ini.

(TargetNews On-Line bekerjasama dengan elemen LSM KOMPAK Jateng)

Satu Tanggapan

  1. Juga banyak yg terjdi lampung timur, banyak pekerjaan kpala sekolah yg tidak berkualitas, di khawatir kan 2 s./d 3 tahun kedepan akan rusak lagi.. Saya kpengen mencari lsm yg benar2 independent.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: